PADANG NEWS.Com

KOMPAS/PRIYOMBODO / Kompas Images Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita (kiri, seterusnya ke kanan) Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, dan Ketua Lembaga Kajian Konstitusi Sri Soemantri Martosoewignjo saat mendeklarasikan Hari Konstitusi Indonesia di Ruang GBHN, Kompleks Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/8).

Padang News.Com-Jakarta, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid bersama Ketua Dewan Perwakilan Daerah Ginandjar Kartasasmita menandatangani deklarasi pencanangan 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi di Ruang GBHN, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta.

Hidayat didampingi dua wakil ketua MPR, AM Fatwa dan Aksa Mahmud, sementara Ginandjar didampingi Wakil Ketua DPD Irman Gusman.

Namun, pimpinan DPR, yaitu Agung Laksono, Soetardjo Soerjogoeritno, dan Muhaimin Iskandar, tidak ada yang hadir. Ketua DPR Agung Laksono sebelum acara sempat dikabarkan akan hadir menyusul. Namun, hingga acara itu selesai, ia tak muncul.

Acara ini merupakan prakarsa Lembaga Kajian Konstitusi yang beranggotakan mantan anggota Komisi Konstitusi, seperti Sri Soemantri Martosoewignjo sebagai ketua dan Albert Hasibuan sebagai wakil ketua.

Menurut Sri Soemantri, 18 Agustus perlu dicanangkan sebagai Hari Konstitusi sebab bertepatan dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai konstitusi yang pertama dalam rapat paripurna Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945.

Namun, acara itu sempat diwarnai protes. Aulia Rahman, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, yang hadir dalam acara itu, mempertanyakan tokoh yang hadir apakah merepresentasikan individu atau lembaga.

”Kalau tokoh masyarakat juga, mengapa Ketua Umum Partai Golkar yang mendapat suara mayoritas tidak ada dalam acara ini mewakili masyarakat Indonesia?” kata Aulia.

Aksa sempat mempersilakan Aulia ikut menandatangani deklarasi. Namun, Aulia menolak dengan alasan kehadirannya dalam forum tersebut tidak dimandatkan untuk itu.

”Saya tidak mempunyai kapasitas untuk tanda tangan deklarasi,” ujarnya lagi.

Menurut Hidayat, dia telah membicarakan secara informal pencanangan Hari Konstitusi ini dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden M Jusuf Kalla, dan Ketua DPR Agung Laksono. ”Saya berharap pemerintah juga tidak kesulitan mengeluarkan keputusan presiden,” ucapnya.

Ginandjar berharap, dengan dicanangkannya 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi, setiap tahun hari itu diperingati di sekolah dan menimbulkan rasa memiliki. ”Ini perlu diproses menjadi keputusan negara,” ucapnya. (sut/komcet)

Karena Bersama Cecep dan Ikhsan Daftar Caleg dari PKB Ancol
Padang News.Com-JAKARTA - Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB Abdurrahman Wahid kembali membuat keputusan mengejutkan. Sabtu malam (16/8) Gus Dur mengadakan rapat pleno DPP PKB. Hasilnya, tiga pengurus DPP PKB diberhentikan dari DPP kubu Gus Dur.

Ketiga pengurus tersebut adalah Effendy Choirie (ketua), Cecep Syarifuddin (ketua), dan Ikhsan Abdullah (wakil Sekjen). Gus Dur berpendapat, ketiganya sudah tidak layak menjadi pengurus DPP PKB. “Mereka dipecat karena mendaftar sebagai calon legislatif melalui Muhaimin,” kata Gus Dur setelah menghadiri upacara HUT ke-63 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka kemarin (17/8).

Menurut mantan ketua umum PB NU itu, pihaknya sudah memberikan peringatan kepada ketiga pengurus teras DPP PKB tersebut. Gus Dur pernah mengatakan tidak akan mempersoalkan pendukungnya mendaftar caleg melalui Muhaimin Iskandar dan Lukman Edy. Tetapi, mereka tidak berhak lagi menjadi pengurus PKB. “Itu sebenarnya pilihan mereka sendiri,” jelas Gus Dur.

Bendahara DPP PKB hasil Muktamar Parung Aris Junaedi ketika dihubungi mengatakan, sebenarnya rapat pleno Sabtu malam itu belum resmi memberhentikan ketiga pengurus tersebut. Sebab, untuk memberhentikan pengurus, ada tahap dan prosedurnya. “Jadi, semalam itu keputusannya memberi peringatan keras,” kata Aris.

Dalam rapat pleno tersebut, lanjut dia, Gus Dur bertindak sebagai ketua umum dewan syura hasil muktamar II Semarang, sesuai dengan Kepmenkum HAM. “Muhaimin dan Lukman Edy sebagai ketua umum dewan tanfidz dan Sekjen juga diundang,” katanya.

Sayang, Muhaimin dan Lukman tidak hadir dalam rapat pleno di kantor DPP di Kalibata. “Gus Dur sudah berinisiatif baik mengajak rapat bersama. Tapi, kenyataannya mereka tidak mau,” tuturnya.

Dimintai komentarnya tentang keputusan tersebut, Effendy Choirie mengatakan ikhlas. Menurut dia, langkah apa pun yang diambil Gus Dur akan diterima. “Nggak masalah. Keputusan Gus Dur kami hormati,” ujarnya tadi malam (17/8). Namun, anggota Komisi I DPR itu menyatakan tidak tahu latar belakang pengambilan keputusan tersebut.

Politikus asal Gresik, Jawa Timur, itu menambahkan, pemecatannya tersebut disebabkan keputusannya mengembalikan formulir caleg ke DPP PKB pimpinan Muhaimin Iskandar semata-mata untuk menghormati hukum.

Menurut dia, keputusan pengadilan yang mengembalikan kepengurusan ke Muktamar Semarang telah final dan mengikat. “Apa yang saya lakukan adalah ketundukan terhadap hukum. Kalau saya dianggap salah, apanya yang salah?” jelasnya.

Selain alasan hukum, secara politis Effendy tak ingin terlibat konflik dan menjadi simpatisan salah satu kubu. Dia ingin berada di poros tengah yang ingin menciptakan islah di PKB. “Saya tidak masuk ke ekstrem kiri dan kanan yang saling menghancurkan. Saya ada di poros tengah,” tambahnya.

Meski telah dipecat Gus Dur, Effendy menyatakan tidak akan ikut memusuhi ketua umum Dewan Syura DPP PKB tersebut. Rencananya, dalam waktu dekat, pihaknya sowan ke Gus Dur. “Beliau (Gus Dur, Red) kan orang tua saya,” ujarnya.(tom/cak/indopos)

Kasus Aliran Dana BI
Padang News Com-JAKARTA - Suasana hiruk pikuk peringatan HUT Ke-63 Kemerdekaan RI bakal dimaknai berbeda oleh dua menteri Kabinet Indonesia Bersatu yang sedang dalam sorotan terkait kasus korupsi.

Dua menteri itu adalah Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban dan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta. Mereka yang hadir dalam upacara bendera tersebut kemarin memberikan reaksi berbeda menghadapi tudingan korupsi yang dihadapi.

Mereka diduga terkait kasus korupsi yang berbeda. Kaban tersandung dana Rp 1 miliar kasus gratifikasi alih fungsi hutan bakau Tanjung Api-Api, sedangkan Paskah terkait dengan kasus aliran dana Bank Indonesia (BI) Rp 1 miliar. Paskah terseret kasus BI semasa menjadi anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004.

Presiden SBY sendiri siap memberhentikan sementara keduanya bila dalam proses hukum terbukti menjadi terdakwa. Namun, bila terbukti tidak bersalah, jabatan menteri tersebut akan dikembalikan lagi.

Menhut M.S. Kaban sendiri menuding KPK menyimpangkan surat tugas penggeledahan yang dijadikan landasan hukum untuk menggeledah Kantor Departemen Kehutanan pada Jumat 15 Agustus 2008.

“Saya lihat di sebagian berita, itu terkait kasus pengalihan hutan lindung, tapi kok kenyataannya ada dokumen-dokumen lain yang diambil,” ujar Kaban setelah mengikuti acara peringatan HUT Ke-63 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8).

Kaban tidak merinci dokumen apa saja yang diambil KPK dari penggeledahan tersebut. Namun, dia meminta KPK membukanya ke publik. “Itu harus dijelaskan KPK. Jadi, antara surat perintah tugas dan yang diambil tidak sama. Saya pikir KPK perlu jujur kepada publik supaya jangan terkesan ada yang ditutup-tutupi,” lanjutnya.

Ketua umum Partai Bulan Bintang itu juga mengemukakan kesiapan dirinya memenuhi undangan KPK bila diperlukan. Dia membantah sengaja mangkir dalam beberapa kali pemeriksaan yang dilakukan KPK. “Tidak, itu tidak benar. Saya siap datang ke KPK kapan saja diminta,” jelasnya.

Ketua KPK Antasari Ashar menolak menanggapi keluhan Kaban. “Saya belum lihat semua, kan libur dua hari ini. Baru pekan depan akan kami evaluasi,” ungkapnya.

Sementara itu, Men PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta memilih tidak berkomentar mengenai kasusnya. Paskah memilih ngeloyor dan langsung naik ke mobilnya.

Di tempat terpisah, berkas penyidikan dua tersangka kasus BI, Hamka Yandhu dan Anthony Zeidra Abidin, telah dilimpahkan ke proses penuntutan. Artinya, pemeriksaan dua anggota DPR periode 1999-2004 itu telah lengkap (P-21) dan segera diproses ke persidangan.

“Kalau tidak salah, berkasnya selesai sejak minggu lalu. Pada penuntutan nanti, berkas kedua tersangka kami jadikan satu,” jelas Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widaryatmo kepada Jawa Pos usai mengikuti upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di gedung KPK kemarin.

Berkas Hamka dan Anthony kini telah berada di tangan penuntut umum. Selanjutnya, jaksa penuntut umum (JPU) diberi waktu 14 hari untuk membuat surat dakwaan sebelum melimpahkan ke Pengadilan Tipikor.

Untuk diketahui, kedua tersangka itu terkait dengan kasus dugaan penyalahgunaan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) sebesar Rp 31,5 miliar ke sejumlah anggota DPR. Hamka dan Anthony juga pernah bersaksi dalam sidang kasus yang sama dengan terdakwa Oey Hoey Tiong dan Rusli Simanjuntak. Bahkan, dalam kesaksiannya, Hamka mengungkapkan sejumlah nama anggota DPR yang saat itu menerima uang haram tersebut.

Perlu Alat Bukti Kuat

Dugaan mengalirnya dana Bank Indonesia (BI) ke media massa disikapi dingin oleh Dewan Pers. Tudingan itu dianggap bisa melebarkan proses hukum kasus BI. Media seharusnya justru menjalankan fungsi pengontrol atas penuntasan kasus yang menyeret mantan pejabat BI dan anggota DPR tersebut.

“Halal atau haram? Kalau masuknya (dana dari BI, Red) dalam bentuk iklan, ya nggak ada masalah dong,” ujar anggota Dewan Pers Bambang Harymurti usai mengikuti upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI di Istana Merdeka kemarin (17/8).

Dia menilai, kalau tudingan tersebut tanpa dasar kuat, dikhawatirkan memunculkan opini yang membahayakan. Sebab, hal itu bakal bisa mengerdilkan kredibilitas media massa.

Pria yang akrab disapa BHM tersebut meminta agar dugaan itu diteliti lebih lanjut, khususnya posisi aliran yang dimaksud. Bambang juga menyatakan, masuknya dana ke media massa tersebut harus ditelusuri, apakah masuk ke pribadi atau kantor. “Kalau masuk ke kantong-kantong pribadi, itu ya nggak benar,” ujar bos Tempo Inti Media tersebut.

Di tempat terpisah, Sekjen Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan menegaskan, tudingan masuknya aliran dana BI ke media harus disikapi serius. Menurut dia, bila terbukti, sanksi tegas juga harus dijatuhkan kepada mereka yang berusaha mengatur pemberitaan kasus BI.

Sanksinya bukan hanya pelanggaran kode etik, melainkan juga pidana. “Sebagai peringatan supaya jangan bermain-main dengan isu-isu aktual,” tegasnya kemarin. Meski demikian, kata dia, pembuktian harus dilakukan secara seksama sebelum memberikan dakwaan.

Di tempat terpisah, pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy menuturkan, dugaan aliran dana ke media memang harus dibuktikan. Sebab, jika tidak, opini citra institusi media massa akan jadi buruk.

Menurut dia, mungkin saja ada wartawan yang menerima amplop, tapi jumlahnya kan tidak besar. “Bisa jadi wartawan menerima amplop karena gajinya kecil. Kasihan menyudutkan media,” ujar mantan anggota DPR yang kini menjadi peserta program doktor ilmu ekonomi Unair tersebut.(tom/iw/yun/fal/zul/iro/agm/indopos)

beberapa orang mencari pasir dan batu di sungai batu Busuk

Gambar diambil pada tanggal18 Agustus 2008

Padang News Com- tidak semua orang merayakan HUT RI, ada jugamasyarakat dan bangsa ini yang tidak ikut serta pesta Ultah kemerdekaan Indonesia. mereka sibuk dengan pekerjaan dan kemiskinan mereka. mereka tidak tahu bahwa Indonesia ini merayakan Ultah kemerdekaannya yang ke-63. jangankan untuk memikirkan kapan hari kemerdekaannya memikirkan isi perutnya saja mereka susah susah, apalagi memikirkan pesta kemerdekaan. hal ini lah yang dilakukan oleh masyarakat batu busuk mereka mencari pasir dan batu di suasana HUt RI ke 63.

mereka hidup di negeri yang telah merdeka , tetapi mereka sendiri belum merdeka dari kemiskinan dan kelaparan. padahal diantara ciri kemerdekaan hakiki adalah merdekanya suatu bangsa dari kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan. bangsa ini memang telah merdekan dari penjajah, tetapi bangsa ini masih dijajah oleh kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, korupsi, suap, penguasa yang zalim.. makakemerdekaan Indonesia yang ke 63 hendaknya menjadi cambuk dan momen untuk intropeksi diri, apakah kita benar-benar telah medeka?/Ary

Suasana pesta rakyat di Alai timur Padang

Padang News.Com-suasana pesta anak negeri dalam rangka HUT RI ke 63. sudah jamk dan lazim bagi nak negeri ini, bahwa setiap hari Kemerdekaan melaksanakan pesta rakyat, seperti balap karung, kelereng, panjat pinang dan lain sebagainya. inti dari semua pesta tersebut adalah bukti rasa syukur dan terima kasih untuk para pahlawan. namun untuk menghargai kemrdekaan bukan hanya berpesta seperti itu. tetapi lebi dari itu perlunya semangat untuk mengisi kemerdekaan ini dengan memajukan bangsa ini. memajukan bangsa agar setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. bangsa yang besar adalah bangsa yang mau tahu serta sadar dalam menhargai jasa para pahlawannya. dirgahayu Indonesia semoga tetap jaya selamanya. (ary)

AP photo/EMILIO MORENATTI / Kompas Images Pervez Musharraf, Presiden Pakistan, yang telah menyatakan mengundurkan diri, meninggalkan kantor presiden di Islamabad, Senin (18/8). Belum jelas apakah Musharraf memilih mengasingkan diri ke negara lain atau tetap tinggal di Pakistan.

Padang News.Com-Islamabad, Presiden Pakistan Pervez Musharraf mengundurkan diri. Keputusan itu diumumkan Musharraf saat menyampaikan pidato kenegaraan melalui televisi, Senin (18/8). Setelah sembilan tahun berkuasa pascakudeta tak berdarah tahun 1999, Musharraf memutuskan mundur untuk menghindari pemakzulan.

Desakan agar Musharraf mundur datang dari berbagai penjuru, terutama dari pemerintah koalisi berkuasa. Ia menghadapi pemakzulan atas tuduhan melanggar konstitusi dan menyalahgunakan kekuasaan, termasuk korupsi dan salah kelola negara. Empat provinsi yang ada di negara itu mendukung pemakzulan. ”Meninjau situasi dan setelah berkonsultasi dengan penasihat hukum dan politik, saya mundur. Kini saya serahkan masa depan saya ke tangan rakyat,” ujarnya.

Pengumuman itu agak mengagetkan. Sebelumnya, Musharraf membantah berbagai tuduhan partai koalisi yang melandasi munculnya pemakzulan. Ia sempat menyatakan tidak akan mundur. ”Tak ada satu tuduhan pemakzulan pun yang bisa menghalangi saya. Tak akan ada satu tuduhan pun yang terbukti. Saya melakukan semua tugas hanya untuk rakyat,” ujarnya.

Musharraf juga mengingatkan perkembangan positif Pakistan selama kepemimpinannya, seperti penegakan hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi, yang membaik. Pakistan dianggapnya kini adalah negara yang penting di kancah internasional.

Musharraf juga mengungkapkan beberapa persoalan yang dihadapi Pakistan, termasuk memburuknya perekonomian, ditandai krisis pangan dan bahan bakar. ”Semoga pemerintah bisa mengatasi masalah ini dan mengangkat Pakistan dari krisis. Saya harap bangsa dan rakyat memaafkan kesalahan saya,” katanya.

Rakyat Pakistan terentak dan larut dalam suasana gembira. Mereka turun ke jalan dan berpesta pora menyambut pengumuman itu. Mereka berharap kehidupan akan lebih baik dengan ”kepergian” Musharraf. Musik tarian, teriakan, suara genderang, dan tembakan senjata silih berganti terdengar di sejumlah kota di Pakistan.

Akan tetapi, banyak orang mengingatkan agar tetap waspada pada kemungkinan kekacauan politik yang lebih parah. ”Analisis Musharraf tentang kondisi Pakistan benar. Kita menghadapi banyak masalah. Kini saatnya pemerintah mencari jalan keluarnya,” kata Iftikhar Ahmed, pemilik toko optik di Peshawar.

Rakyat Pakistan curiga kepada para politikus yang berkuasa yang pernah terjerat kasus korupsi ketika mereka berkuasa tahun 1990-an. Pemerintah koalisi dikhawatirkan akan ribut sendiri. ”Saya tak yakin mereka akan bisa menangani berbagai masalah kami,” kata Mohammad Faisal, pegawai negeri di Multan.

Tetap stabil

Para pemimpin negara di dunia menyambut baik perkembangan Pakistan sekaligus mengingatkan Pakistan untuk menjaga stabilitas dan persatuan. Inggris menilai ini menjadi titik penting mengakhiri periode kritis. Rusia, Jepang, dan Uni Eropa berharap kepergian Musharraf tidak akan memicu kekacauan politik dalam negeri.

Belum bisa diketahui apakah Musharraf akan tetap tinggal di Pakistan atau pindah ke luar negeri. Menurut konstitusi, Ketua Senat Mohammadmian Soomro akan bertindak sebagai pejabat presiden sementara hingga presiden baru terpilih dalam waktu 30 hari. Presiden baru dipilih parlemen dan perwakilan dari empat provinsi. Seorang presiden Pakistan seharusnya hanya menjadi kepala negara. Sebagian besar kekuasaan justru berada di tangan perdana menteri.

Ketika Musharraf berkuasa, kekuasaan presiden lebih besar dan masuk ke wilayah kekuasaan kepala pemerintahan. Belajar dari pemerintahan Musharraf, pemerintah koalisi berencana mengubah wewenang presiden seperti membubarkan parlemen serta menunjuk pemimpin militer dan jajaran penegak hukum.

Musharraf terisolasi dari rekan dan sekutunya sejak kalah dalam pemilu Februari lalu. Popularitas Musharraf makin turun sejak tahun lalu gara-gara keputusan memecat Jaksa Agung Iftikhar Muhammad Chaudhry dan gejolak kekerasan yang terjadi, termasuk ledakan bom yang menewaskan Benazir Bhutto. Keputusan Musharraf memberlakukan status darurat, November lalu, menjadi bumerang baginya.

Lahir di New Delhi, 11 Agustus 1943, Musharraf dan kedua orangtuanya tiba di Karachi sehari setelah Pakistan berpisah dari India tahun 1947. Musharraf, yang mulai berkuasa seusai kudeta tak berdarah tahun 1999, menjadi sekutu AS dalam kampanye antiteror. Keberpihakan kepada AS inilah yang membuat Musharraf dituding telah mengkhianati Islam. Meski tak populer, Musharraf selalu memiliki kepercayaan diri yang berlebihan bahwa dia adalah penyelamat Pakistan. (REUTERS/AFP/AP/LUK)

Padang News Com-Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad kembali mendapat ‘ancaman’ selama kunjungan dua harinya ke Istanbul, Turki pekan kemarin. Hal tersebut disampaikan Presiden Turki, Abdullah Gul dalam keterangan persnya yang disiarkan di televisi, Sabtu (16/8).

Dalam keterangan persnya, Gul mengatakan selama kunjungan ke Turki, rekannya Ahmadinejad mendapat pengamanan yang sangat ketat karena berdasarkan informasi intelejen ada ancaman terhadap Ahmadinejad. Namun Gul tidak menyebutkan detil ancaman tersebut.

“Kepolisian Istanbul mengatakan pada saya bahwa mereka memiliki informasi intelejen tentang adanya ancaman yang tidak bisa diabaikan dan oleh sebab itu mereka harus mengambil berbagai langkah pengamanan, ” hanya itu yang dijelaskan Presiden Gul.

Saat kunjungan Ahmadinejad ke Turki, polisi memblokade jalan-jalan yang dilewati oleh rombongan Ahmadinejad. Dan sebelum mengakhiri kunjungannya hari Jumat kemarin, dalam keterangan persnya, Presiden Iran menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang timbul akibat kunjunganya. Ia mengatakan bahwa langkah pengamanan ketat itu adalah keputusan otoritas berwenang di Turki.

“Saya menyatakan rasa cinta saya pada rakyat Turki. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat dan para turis, ” kata Ahmadinejad.

Selama kunjungannya ke Turki, Presiden Iran melakukan pembicaraan dengan Presiden Abdullah Gul dan Perdana Menteri Tayyeb Erdogan tentang berbagai hal, termasuk kemungkinan kerjasama di bidang energi. (ln/presstv/eramuslim)